Acara Sosilisasi di Indramyu untuk edukasi, literasi dan inklusi keuangan dan keuangan syariah
Sumber: ipesantren.id

Sosialisai keuangan inklusif dan keuangan syariah


Jumat, 16 Oktober 2020
Pemerintah Dukung Sinergi Program Teknologi Keuangan Digital di Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidi...
Sumber: iPesantren.id

Jakarta. Sebagai bagian dari Program Reset dan Transformasi Ekonomi dalam mempercepat program pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong sinergi program antar stakeholder keuangan digital untuk mengembangkan keuangan syariah inklusif di pondok pesantren (ponpes) dan lembaga pendidikan.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menjelaskan, sinergi program keuangan digital merupakan pendekatan hulu hingga hilir berbasis keuangan digital. Hal tersebut meliputi edukasi/literasi keuangan; berbagai program Kementerian/Lembaga (K/L), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta nasional; serta monitoring dan evaluasi secara digital dalam rangka peningkatan keuangan inklusif dan syariah.

Implementasi sinergi program keuangan digital juga didukung stakeholder terkait antara lain: PT Telkom Indonesia, PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja, Digital Warga Nusantara, K/L, BUMN, dan swasta nasional, sehingga diharapkan dapat menjadi one stop service melalui iPesantren dalam rangka edukasi/literasi keuangan, serta monitoring dan evaluasi efektivitas sinergi program antar stakeholder.

“Dengan iPesantren diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan keuangan syariah dan inklusif di ponpes dan lembaga pendidikan, serta masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Ponpes memiliki potensi besar dalam mendukung program unggulan ekonomi nasional,” jelas Iskandar, yang juga mengetuai Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), saat memberi sambutan di acara Webinar Sinergi Program Teknologi Keuangan Digital di Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan, di Jakarta, Kamis (13/8).

Dari 28.194 pondok pesantren, sekitar 44% atau 12.400 pesantren memiliki potensi di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Hal tersebut membuka potensi agribisnis yang dapat menggerakkan ekonomi pesantren dan pedesaan. Pada tahap awal piloting iPesantren akan dilaksanakan di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon dan 100 ponpes binaannya.

Ia pun mengapresiasi inisiatif dari NU untuk menerapkan ekosistem keuangan syariah digital melalui Kartu Santri dan WarNU digital. Implementasi tersebut harusnya semakin didorong mengingat masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, serta dalam keadaan pandemi Covid-19 yang mengharuskan menjaga jarak antar satu sama lain dan mengurangi penggunaan uang kartal.

“Saya bangga dengan warga NU yang cepat beradaptasi dengan teknologi, ditambah lagi dengan iPesantren, maka akan mendorong perekonomian lokal. Ke depannya, saya akan tantang produk apa yang akan dikembangkan di pesantren dan di sekitarnya, dalam rangka menyukseskan program ‘One Village, One Product’ atau ‘One Pesantren, One Product’,” pungkasnya.

Langkah ini sejatinya merupakan bagian dari upaya pemerintah yang mengambil langkah extraordinary dengan melakukan berbagai program seperti Exit Strategy, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta Reset dan Transformasi Ekonomi. Ada lima program utama, yaitu Indonesia Aman, Sehat, Berdaya, Tumbuh, dan Bekerja. Tujuan utamanya adalah mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Webinar tersebut juga dihadiri oleh Ketua Pengurus Besar NU Bidang Perekonomian K.H. Eman Suryaman, Komisaris PT Telkom Marcelino Pandin, CEO iPesantren Gunawan Arifin, perwakilan Direksi Bank Jabar dan Banten (BJB), BRI Syariah, LinkAja, civitas akademika UNU Cirebon, serta perwakilan pengurus ponpes binaan UNU.

 

Sumber: ekon.go.id


Kamis, 13 Agustus 2020
Pesantren Dilatih Implementasi Keuangan Inklusif dan Syariah
Sumber: iPesantren.id

Majalengka. Kemenag bersinegri dengan Kemenko Perekonomian memberikan edukasi implementasi keuangan inklusif dan keuangan Syariah bagi Pesantren. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghafur mengatakan, edukasi ini dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi perekonomian yang dimiliki pesantren.  

Menurut Waryono, pesantren merupakan entitas lembaga pendidikan keislaman yang menjamur di Indonesia dan sangat potensial menjadi kekuatan ekonomi nasional. Sebab, dengan jumlah lebih dari 29ribu, tiap pesantren memiliki  produk dan jasa yang berbeda-beda.  

“Sudah seharusnya Kementerian Agama melakukan sinergi dengan lembaga lainnya seperti Kemenko Perekonomian untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki Pesantren, terutama dalam bidang pengembangan ekonomi,” terangnya di Majalengka, Senin (12/10).

Waryono mengaku bahwa pengembangan ekonomi pesantren bukan tusi Kemenag. Karena itu, pihaknya menjalin sinergi dengan kementerian terkait, antara lain: Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UMKM. 

“Kita terus perkuat sinergi. Kemenag memfasilitasi aspek penguatan pendidikan keagamaan, sedang untuk pengembangan perekonomian dilakukan kementerian terkait lainnya,” tutur Waryono.

Asiten Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Erdi Rio menambahkan, pesantren sangat segmentatif untuk menjadi pusat pemberdayaan dan model peningkatan potensi ekonomi nasional. Oleh karenanya, dibutuhkan sinergitas  Kementerian Agama yang menaungi lembaga pesantren secara berkelanjutan.

“Pesantren itu potensial untuk jadi pusat pengembangan perekonomian nasional. Semoga kita terus bisa bersinergi dengan Kemenag,” tutupnya. (MWN-PD Pontren)

Sumber : kemenag.go.id


Selasa, 13 Oktober 2020
Islamic Startup, Asosiasi Pesantren dan Lembaga ZISWAF
Sumber: iPesantren.id

Islamic Startup, Asosiasi Pesantren dan Lembaga ZISWAF


Jumat, 28 Agustus 2020
WEBINAR: Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah
Sumber: iPesantren.id

WEBINAR Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah


Jumat, 7 Agustus 2020